INDONESIA MEMANG SUDAH DIRENCANAKAN MELALUI KONSENSUS WASHINGTON

Indonesia merupakan target dari kaum Yahudi di Amerika, dimana hal ini dapat dilihat dalam ”WASHINGTON KONSENSUS”. Berikut kutipannya :

In a commentary on the Malawi experience prepared for the Center for Global Development, development economists Vijaya Ramachandran and Peter Timmer argue that fertilizer subsidies in parts of Africa (and Indonesia) can have benefits that substantially exceed their costs. They caution, however, that how the subsidy is operated iscrucial to its long-term success, and warn -for example- against allowing fertilizer distribution to become a monopoly. Ramachandran and Timmer also stress that African farmers need more than just input subsidies - they need better research to develop new inputs and new seeds, as well as better transport and energy infrastructure. The World Bank reportedly now sometimes supports the temporary use of fertilizer subsidies aimed at the poor and carried out in a way that fosters private markets: "In Malawi, Bank officials say they generally support Malawi's policy, though they criticize the government for not having a strategy to eventually end the subsidies, Question whether its 2007 corn production estimates are inflated and say there is still a lot of room for improvement in how the subsidy is carried out".

(Sumber : Dr. Wang Xiang Jun, PhD, Rencana Besar Yahudi di Indonesia, Pustaka Radja, Cetakan III, 2008)

PENGUASAAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DI INDONESIA

Mengingat jaringan Internasional Zionis merupakan satu-satunya negeri yang tidak terlalu mementingkan pertumbuhan perekonomian dan terlalu sibuk dengan pertumbuhan kekuatan militer, maka Israel lewat jaringan perusahaan-perusahaan Zionisnya yang tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia, merayu warga dunia agar mau membelanjakan uangnya membeli produk-produk pendukung Zionisme.
Dengan globalisasi, konsep Neo Imperialisme dapat diterapkan dengan mudah tanpa harus 'menjajah' secara terang-terangan. Cukup dikendalikan dengan kekuatan politik, uang (ekonomi), dan ideologi. Contohnya, negara kita, Indonesia, negara ini tidak perlu diserang atau direbut melalui kekuatan militer. Dengan pola pikir penduduknya yang bodoh negara ini cukup diotak-atik melalui perekonomian, ideology dan politik.
Bayangkan, kita lebih suka apel Washington yang mengandung zat besi yang berlebihan bagi tubuh orang-orang yang hidup di iklim tropis dibandingkan apel Malang yang mengandung sel-sel anti-kanker yang cocok untuk tubuh orang-orang yang hidup di iklim tropis.
Kita lebih suka belanja di Carrefour, minum Coca Cola dan membeli barang-barang import yang lebih murah dan kadang lebih berkualitas (karena dibuat oleh teknologi dan mesin) tapi tanpa sadar secara kolektif ikut memboroskan devisa negara karena toh semua keuntunqan yang didapat dari barang-barang import maupun perusahaan asing di Indonesia akan kembali ke negara asal mereka.
Belum lagi, hancurnya industri dalam negeri karena kalah bersaing dengan barang-barang import dari China, Korea, Jepang, Amerika, dll. Dan kehancuran ini berarti PHK besar-besaran dan bertambahnya pengangguran-pengangguran dl Indonesia.
Masalahnya, karena kita mau praktis saja. Kita mau mengkonsumsi barang yang murah dan berkwalitas, tapi kita enggan memproduksinya. Kita Lebih suka belanja dengan nyaman di Carrefour karena di pasar tradisionil becek, banyak copet dan mesti nawar lagi.

(Sumber : Dr. Wang Xiang Jun, PhD, Rencana Besar Yahudi di Indonesia, Pustaka Radja, Cetakan III, 2008)

KEBIJAKSANAAN MINYAK DI INDONESIA

Christopher Lingle dalam artikel (Jakarta Post 20 Februari 2008) yang berjudul "Restoring Indonesia's economy to a higher growth path" mencatat bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 40% dari total angkatan kerja. Selain itu, Bank Dunia menyebutkan sekitar 49,5% Rakyat Indonesia berpendapatan di bawah 2 US$/hari. Di sektor pendidikan, yang menjadi pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusla (SDM), justru menggambarkan situasi yang lebih miris. Menurut data Susenas 2004, dan penduduk usia sekolah 7-24 tahun yang berjumlah 76,0 juta orang; yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41,5 juta orang atau sebesar 55 persen. Sementara itu, menurut data Balitbang Depdiknas 2004, angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang."
Situasi INi sangat kontras dengan nilai profit kandungan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang justru memberikan kemakmuran melimpah kepada korporasi-korporasi asing. Dalam laporan pendapatannya untuk tahun triwulan kedua 2008, pihak Exxon Mobil memperoleh keuntungan sebesar US$ 138 milyar (Rp.1.2 42 trilyun). Angka ini naik 40% dibandingkan dengan periode yang sama tahun silam, "yang hanya" US$ 98 milyar. Dengan pendapataan sebesar itu, Exxon Mobil menjadi "Negara" terkaya ke-18 dunia. Exxon Mobile merupakan perusahaan milik keluarga kapitalis Yahudi John D. Rockefeller.
Sekitar 90% migas Indonesia "dikelola" oleh perusahaan Multi National Companye (MNC) seperti Exxon Mobil, Chevron, Halliburtons, Unocal, yang mayoritas berasal dari AS. Dari ''kerjasama tersebut" MNC dari AS mendapat keuntungan yang sangat besar melebihi dari kontrak bisnis yang wajar. Sebagai contoh jika ongkos pompa minyak (tidak termasuk pengilangan dan distribusi ke SPBU) yang wajar hanya sekitar US$ 4/barrel (Rp 231/ liter), maka MNC mengeruk keuntungan hingga US5 50/barrel atau lebih dari 12 kali lipat, Jika dikalikan dengan 365 juta barrel/ tahun maka keuntungan lebih MNC tersebut adalah Rp 154,5 trilyun. Sementara di dokumen CIA tentang Indonesia disebut bahwa sektor listrik di Indonesia masih "regulated". Tarifnya masih "diatur" oleh pemerintah Indonesia, sehingga harganya terjangkau oleh mayoritas rakyat Indonesia yang masih menengah ke bawah. Hal ini jelas tidak menguntungkan bagi para "investor" AS yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Untuk itu harus dideregulasi. "Subsidi" harus dicabut sehingga harganya menglkuti harga pasar atau yang sekarang disebut "Harga Keekonomian".
Untuk itu pemerintah AS lewat USAID mengucurkan jutaan dollar yang dikucurkan kepada kaki tangan mereka agar kebijakan mereka bisa berjalan di Indonesia, yaitu deregulasi, pengurangan subsidi (penaikan harga), dan reformasi bidang energi. Untuk itu USAID jadi "Donatur Utama" agar usaha tersebut berhasil. Untuk tahun 2001 dan 2002 saja mereka menganggarkan masing-masing US$ 4 juta (Rp 37,2 milyar) agar berhasil.
Berikut cuplikan dan dokumen USAID yany berjudul "Energy Sector Governance Strengthened":
By minimizing the role of government as a regulator, reducing subsidies, &nd promoting private sector involvement, a reformed energy sector can contribute billions of dollars in tax revenue. USAID has been the primary bilateral donor working on energy sector reform, which helps leverage larger multilateral loans.
the Government of Indonesia, with USAID assistance, ensured that national and local parliaments, civil society organizations, media, and universities were involved in the decision. As a result, there was minimal public outcry. USAID also supported this process by providing policy analysis for energy pricing and subsidy removal.

Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi Negara imperialis ini tidaklah setara denqan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga tempat korporasi tersebut menghisap. Menurut laporan Energy Information Administration (EIA) dalam laporannya mengatakan bahwa total produksi minyak Indonesia rata-rata 1,1 juta barel per hari, dengan 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah (crude oil). Untuk produksi gas alamr Indonesia sanggup memproduksi 97.8 juta kubik. Indonesia masuk dalam daftar ke 9 penghasil gas alam di dunia, dan merupakan urutan pertama di kawasan Asia Pasifik.
Sayangnya, hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni; Total (diperkirakan market share-nya di tahun 2004, 30%), Exxon Mobil (17%) Vico (BP-Eni joint venture, 11%), Conoco Phillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%).
Karena proses perampokan kekayaan alam Indonesia ini sepenuhnya dilegitimasi oleh perundang-undangan pemerintah Indonesia, maka tidak ada jalan lain, rakyat Indonesia harus melakukan nasionalisasi (pengambil-alihan) terhadap seluruh perusahaan tambang asing tersebut. Langkah ini merupakan jalan yang tepat dan sanggup menyelamatkan kekayaan alam yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Pada hari Buruh Internasional, Morales resmi mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan minyak dan gas asing.
Pengumuman langsung didukung tindakan dengan mengirim tentara Bolivia ke ladang minyak dan gas alam. Penempatan pasukan militer itu merupakan simbol bahwa instalasi minyak dan gas itu telah menjadi milik negara Bolivia. Gara-gara dekrit itu, penerimaan Bolivia di sektor migas melonjak menjadi US$ 780 juta (sekitar Rp 7 triliun) pada tahun 2007. Jumlah itu enam kali lipat dibanding penerimaan pada 2002. Bagaimana jika perusahaan asing menolak? "Mereka boleh pergi", ujar Menteri Energi Andres Soliz.
Di Indonesia, di bawah Bung Karno, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan UU No.86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti MNC wajib menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun.
Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu. Skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS saat itu, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Cerita sukses Bung Karno itu bisa dilihat dalam prestasi sektor pendidikan, yakni tingkat melek huruf naik dari 10 ke 50 persen (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah. Ketegasan dan keberanian Bung Karno ini menyebabkannya mempunyai banyak lawan politik, termasuk alas an penggulingannya. Indonesia pernah diskors dari kegiatan keolahragaan internasional. Tetapi Presiden Soekarno tidak mau kalah. Ia menyelenggarakan GANEFO (Games of The New Emerging Forces).

(Sumber : Dr. Wang Xiang Jun, PhD, Rencana Besar Yahudi di Indonesia, Pustaka Radja, Cetakan III, 2008)

Propaganda Israel Di Balik Kunjungan AS Ke MUI

ImageCampur tangan AS di Indonesia bak matahari di siang bolong.Kini, giliran Utusan Khusus Deplu AS menyambangi MUI.Anehnya, kunjungan ini tak tercium pers.

Tak ada angin tak ada hujan. Siang itu, sekitar jam 15.00 Wib, dua orang bule berkebangsaan Amerika Serikat (AS) dan seorang berkebangsaan Pakistan menyambangi kantor MUI di Jl Proklamasi 5 Jakarta Pusat, Selasa (29/7). Tamu yang dipimpin oleh Gregg J Rickman, Utusan Khusus Departemen Luar Negeri AS untuk Mengawasi dan Melawan Gerakan Anti Yahudi ini, diterima Ketua MUI Drs H Amidhan, Drs HA Nazri Adlani, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Junaedi dan Staf Sekretariat MUI Anwar Abas.

Dalam pertemuan yang berlangsung singkat ini, Gregg meyakinkan MUI bahwa Yahudi itu terpisah menjadi dua yakni, Yahudi sebagai agama dan Yahudi sebagai kekuatan politik (Zinosme). Mereka mengklaim, misi yang dibawa adalah Yahudi sebagai agama bukan politik apalagi gerakan Zionis. Karenanya, Gregg menawarkan sebuah hubungan harmonis sebagai sesama pemeluk agama. Apalagi, Yahudi, Kristen dan Islam merupakan satu rumpun agama yang dibawa Nabi Ibrahim as.

Menjawab ajakan ini, Ketua MUI Drs H Amidhan menegaskan, umat Islam Indonesia tidak bisa memisahkan Yahudi sebagai agama dengan Yahudi sebagai Zionisme. “Semua Yahudi adalah Zionis,” ujarnya. Apalagi, pemerintah RI memiliki komitmen mewujudkan terbentuknya negara Palestina merdeka, sebagai amanat Pembukaan UUD 45, konstitusi tertinggi negeri ini. “Selama Israel menghambat terbentuknya negara Palestina merdeka, pemerintah dan umat Islam Indonesia tidak akan menjalin hubungan dengan Israel,” tegasnya

Ketua Komisi Luar Negeri MUI Junaedi menambahkan, jika ingin meningkatkan hubungan AS dengan Indonesia, keliru jika mereka membawa Yahudi di Indonesia. Pasalnya, di Indonesia tidak ada lagi komunitas Yahudi. Ketika, Junaedi menyinggung soal Taurat yang tidak asli lagi karena banyak diubah manusia, mereka tersinggung dan balik mengatakan bahwa al-Qur’an juga tidak otentik lagi. Akhirnya, Junaedi pun menjelaskan panjang lebar bahwa keaslian al-Qur’an tetap terjaga hingga akhir zaman.

Karena MUI tak merespon ajakan mereka, akhirnya dua utusan Pemerintah AS dan seorang diplomat yang menjabat Sekretaris Bidang Kebudayaan Kedutaan Besar AS di Jakarta ini, cepat-cepat berpamitan. Uniknya, ketiganya tak sempat menikmati teh hangat dan makanan kecil yang sudah disediakan. Bahkan, ketiganya pun tidak lagi bersalaman dengan tuan rumah sebagaimana saat mereka datang.

Meski begitu, Gregg masih sempat meninggalkan sebuah CD di meja tamu yang berisi Laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Contemporary Global Anti-Semitism; A Report Provided to the United Statet Congres (Laporan Gerakan Global Anti Yahudi Kontemporer; yang Dikeluarkan Kantor Utusan Khusus untuk Mengawasi dan Melawan Gerakan Anti Yahudi).

Dalam laporan setebal 81 halaman yang diperoleh Sabili ini, Indonesia disebutkan sebagai salah satu negara yang memiliki lembaga independen anti Yahudi. Hal ini terdapat pada Bagian 6 yang membahas tentang Anti-Semitism in Private Media (Anti Yahudi dalam Media Independen), hal 55–59. Di sini tertulis, Majalah Sabili menjadi bagian dari media independen yang sering menyuarakan gerakan anti Yahudi.

Berikut kutipan pernyataan dalam laporan tentang Sabili ini. “Sabili adalah majalah yang dibaca secara luas, sering mempublikasikan artikel dengan banyak pendapat yang mengusung semangat anti Yahudi dan topik serupa untuk melakukan himbauan. Contohnya, tentang eksistensi aktivitas konspirasi Zionis di Indonesia.”

Anehnya, kedatangan dua orang utusan khusus Pemerintah AS dan seorang pejabat diplomat Kedubes AS di Jakarta menyambangi MUI ini, sama sekali tak diketahui media. Padahal, pada saat yang sama, isu intervensi dan campur tangan AS terhadap Indonesia sedang mancapai klimaks. Pasalnya, pada hari itu juga, Selasa (29/7), 40 anggota Kongres AS mengirimkan surat kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Surat yang dikirim melalui Duta Besar RI di AS Sudjadnan Parnohadiningrat ini berisi, permintaan agar pemerintah Indonesia segera membebaskan tanpa syarat dua anggota Organisasi Papua Perdeka (OPM), Filep Karma dan Yusak Pakage. Keduanya dijatuhui hukuman masing-masing 15 dan 10 tahun penjara, April 2005, karena aktivitas separatisnya, mengibarkan bendera Bintang Kejora di Abepura, 1 Desember 2004.

Sebelumnya, Division Head Public Relation PT Indosat, Adita Irawati menyatakan, staf Kedubes AS juga menyambangi kantornya. Mereka meminta, agar Indosat memutuskan kontrak dengan TV Al-Manar, karena televisi ini milik Hizbullah. Pemerintah AS menyatakan, pejuang Hizbullah dan TV Al-Manar yang berbasis di Libanon merupakan organisasi teroris. Memang, agar diterima pemirsa di kawasan Asia Tenggara, Cina, Taiwan dan Australia, Al-Manar menyewa satelit C2 milik Pt Indosat. Kontrak diteken selama tiga tahun, sejak April 2008 sampai April 2011.

Anehnya lagi, pada saat isu-isu ini muncul ke publik, tiba-tiba pada acara peringatan Hari Pribumi Internasional di Wamena, Papua, Sabtu (9/8), terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora. Akibatnya, kerusuhan pun pecah, yang mengakibatkan tewasnya Otinus Tabuni (41).

Meski sulit menemukan benang merah keterkaitan kasus ini, tapi kita bisa membaca kecenderungannya. Salah satunya, Gregg J Rickman, Utusan Khusus Deplu AS ini mengaku, kunjungannya demi misi Yahudi sebagai agama bukan gerakan zionis. Jika atas nama agama kenapa yang datang bukan Rabi Yahudi? Apa urusannya Deplu AS dengan misi agama? Aneh? (Dwi H, Diyah K, Citra S)

(Sumber : Sabili.co.id)

(bag.5) Tentara Bayaran AS & Proyeknya di Dunia Islam

Di negeri ini, tentara bayaran (mercenaries) memiliki catatan sejarah yang panjang. Walau minim publikasi, para mercenaries ini sebenarnya sudah bermain di Nusantara bersamaan waktunya dengan pendaratan pasukan kolonial VOC di abad ke-16.

Kala itu, Rothschild senior dari Bavaria—kini dikenal sebagai Jerman—telah memiliki bisnis tentara bayaran dan menyewakan banyak personil ke pihak negara-negara kolonial seperti Inggris dan Belanda.

Sekadar untuk diketahui, tentara bayaran modern merupakan salah satu warisan dari tradisi Knights Templar di abad ke-12, saat mereka masih menjadi ordo khusus militer di Yerusalem saat Perang Salib. Warisan ini kemudian diteruskan oleh para pemuka Yahudi dan salah satunya dikelola oleh Rothschild. Guna mendapatkan laba yang banyak, maka mereka menimbulkan konflik di mana-mana.

Dan sejak dulu hingga kini, di mana ada konflik maka bisnis tentara bayaran akan mendapat keuntungan besar. Jika tidak ada konflik, maka mereka akan sekuat tenaga menciptakannya. Hukum ini berlaku dari dulu hingga sekarang.

Pasukan yang menyertai dan mengawal maskapai pedagangan Hindia Belanda (VOC) kebanyakan merupakan tentara bayaran. VOC sendiri merupakan maskapai perdagangan internasional Yahudi pertama yang dimiliki para pengusaha Yahudi Belanda. Jadi, hal wajar bila maskapai perdagangan Yahudi menggunakan jasa bisnis tentara bayaran yang dikelola oleh tokoh Yahudi Internasional seperti halnya Rothschild.

Salah satu tentara bayaran legendaris dunia yang pernah dipakai penjajah kolonialis di Indonesia adalah tentara Gurkha dari Nepal. Inggris menggunakan tentara bayaran ini sampai sekarang dan senantiasa memasangkannya secara tandem dengan unit SAS, unit pasukan elit Inggris.

Selain Gurkha, Marsose yang merupakan pasukan khusus infanteri Belanda tatkala menghadapi Mujahidin Aceh juga bisa dianggap sebagai tentara bayaran. Personel pasukan Marsose banyak yang diambil dari tenaga-tenaga lokal dari suku Jawa dan dilatih oleh Belanda serta mendapat upah. Mereka bekerja dan loyal kepada Belanda karena mendapat upah.

Kasus Allan Pope

Riwayat tentara bayaran AS di Indonesia yang sempat terekam dalam sejarah bisa jadi hanya kita dapatkan dalam peristiwa ditembak jatuhnya sebuah pesawat Amerika yang dipiloti Allan Pope dalam peristiwa Pemberontakan Permesta. Agen CIA sekaligus tentara bayaran ini berhasil ditangkap hidup-hidup oleh tentara Republik.

Mengutip situs Angkasa online (September 1999), peristiwa ditangkapnya Allan Pope tak bisa lepas dari heroisme Kapten Udara Ign. Dewanto: “Apron Liang, 18 Mei 1958. Kapten Udara Ignatius Dewanto tengah bersiap di kokpit P-51 Mustang.

Pagi itu, dia ditugaskan menyerang pangkalan udara Aurev (Angkatan Udara Revolusioner, AU Permesta) di Sulawesi Utara. Roket-roket menggantung di sayap pesawat, seperti tak sabar menyiulkan nyanyian kematian. Saat itulah, hanya beberapa saat sebelum Dewanto take off menuju Manado, sebuah berita memaksanya membatalkan serangan ke Manado dan harus mengarahkan pesawat ke Ambon. Apa yang terjadi? Ambon dibom B-26 Invader Aurev! Aurev merupakan Angkatan Udara Revolusioner milik pemberontak Permesta.

Mesin segera dihidupkan. Empat bilah baling-baling memutar mesin Rolls-Royce Merlin berkekuatan 1. 590 tenaga kuda. Dewanto lepas landas dan seperti tidak sabar, memacu pesawatnya. Ketika di udara, Dewanto mendapatkan Ambon mengepulkan asap di mana-mana. Puing-puing berserakan, menandakan baru saja mendapat serangan udara. Berputar sejenak, B-26 tak kunjung terlihat. Pesawat kemudian diarahkannya ke barat. Ferry tank dilepas untuk menambah kelincahan pesawat.

Dewanto terbang rendah. Berbarengan saat pandangannya tertumbuk ke konvoi kapal ALRI, sekelebat dilihatnya sebuah pesawat. "B-26, " gumamnya. Celaka, pesawat buruannya ternyata tengah melaju ke arah konvoi kapal. Dewanto menambah kecepatan, mengejar. Dia beruntung, karena persis berada di belakang B-26. Walau sempat ragu karena posisi musuh tepat antara kapal dan dia, Dewanto langsung melontarkan roketnya. Satu, dua, tiga roket, semua luput. Tak satupun mengenai sasaran. Dalam waktu yang begitu cepat, disusulnya dengan rentetan senapan mesin 12, 7. Dewanto yakin, tembakannya menghantam sasaran.

Saat bersamaan, dari bawah KRI Sawega tak ketinggalan. Bofors, Oerlikon, 12, 7, water mantle 7. 62, menyalak berbarengan. Tak ketinggalan pasukan di geladak, menembakkan senjata yang kebetulan ada di tangan mereka. "Pesawat musuh kena, " teriak personil yang ada di atas kapal. Alhasil, B-26 yang diterbangkan seorang serdadu bayaran bernama Allen Lawrence Pope beserta juru radio Hary Rantung (desertir AURI), terbakar dan tercebur ke laut. Pope tertangkap dan diadili.

Tahun 1996, dalam peristiwa pembebasan Tim Ekspedisi Lorents 95 di Mapenduma, Kopassus juga dikabarkan dibantu sejumlah personil tentara bayaran dan unit SAS Inggris, dalam menghadapi OPM pimpinan Kelly Kwalik sehingga bisa membebaskan 11 orang sandera dan ‘hanya’ menelan korban 2 orang sandera.

Bosnia dan Palestina

Kabar tentang keterlibatan tentara bayaran juga berhembus dari bumi Bosnia Herzegovina dan Palestina. Di Bosnia, sejumlah PMC juga diberitakan mendapat proyek besar, antara lain Vinnel Corporation. Beberapa PMC diyakini juga ikut dalam proyek militer ini namun tidak dipaparkan secara jelas data-datanya.

Di Palestina juga demikian. Namun untuk di bumi para Nabi ini, proyek-proyek yang dikucurkan kepada PMC-PMC AS kebanyakan berupa pembangunan infrastruktur sipil mapun militer, seperti pembangunan tembok pembatas, rumah susun, pangkalan militer, penyediaan alat-alat berat, dan sebagainya. Di Palestina, PMC-PMC AS tidak secara langsung menerjunkan personil mercenariesnya.

Namun ada pula kabar yang belum bisa dikonfirmasi kepastiannya tapi diungkap oleh sejumlah orang yang pernah mengunjungi Palestina, bahwa tentara-tentara Zionis-Israel yang ada di Palestina itu, ada yang bukan warga setempat, melainkan sesungguhnya berasal dari kesatuan-kesatuan tentara reguler dari negara-negara Barat, yang setibanya di Palestina mengganti seragamnya dengan seragam Israeli Defence Force (IDF). Mereka juga dibayar sesuai dengan proyek-proyeknya. Hanya saja, yang belakangan ini sulit sekali untuk mencari data-datanya yang akurat.

Bisnis Tentara Bayaran yang menjadi salah satu unggulan PMC-PMC AS dan Barat, dan proyeknya di Dunia Islam, merupakan lahan yang sangat subur untuk menangguk keuntungan. Bisnis ini dipercaya banyak kalangan akan terus bertahan, dan bahkan bertambah subur di kemudian hari. Wallahu’alam bishawab.
(Rizki Ridyasmara, Eramuslim.com)

(bag.4) Tentara Bayaran AS & Proyeknya di Dunia Islam

Jauh hari sebelum peristiwa WTC 911 terjadi, industri militer swasta Amerika Serikat sesungguhnya telah malang-melintang di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, Bosnia-Herzegovina, Palestina, Kuwait, bahkan juga di Indonesia.

Di wilayah Arab yang kaya raya, PMC-PMC ini mendapat keuntungan ganda: selain memperoleh nilai kontrak yang sangat besar karena para pemimpin Arab kebanyakan korup dan sangat mudah diperdaya, maka PMC-PMC ini juga sering menjadi perpanjangan tangan dunia intelijen Barat guna memotret kekayaan alamnya yang tersimpan jauh di perut bumi.

Selain di wilayah Arab, tentara bayaran juga memiliki proyek-proyek besar—namun jarang dipublikasikan—di benua hitam Afrika. Negeri-negeri seperti Angola, Mozambique, Sierra Leone, Nigeria, Zambia, Afrika Selatan, dan sebagainya, negara-negara itu menjadi ‘santapan’ yang lezat bagi mereka. Walau negara-negara Afrika dianggap sebagai negara miskin, namun di dataran yang gersang dan panas ini, di bawah perut buminya terdapat banyak sekali kekayaan seperti batu mulia dan intan berlian.

Jika di wilayah Arab mereka memperebutkan minyak dan gas bumi, maka di benua hitam Afrika, mereka berlomba-lomba mengisi pundi-pundinya dengan menangguk batu-batu permata yang sangat tinggi nilainya walau di pasaran gelap sekali pun.

Keberadaan tentara bayaran dengan perusahaan kontraktornya masing-masing memang telah menjadi fenomena dunia, namun jarang sekali diangkat ke permukaan. Menurut Jane’s Defenses Review International, Privat Military Company (PMC) sampai tahun 2004 saja diketahui telah bekerja di 40 negara dan ikut ambil bagian dalam sekurangnya 700 konflik dan peperangan di dunia. Terbanyak ada di Dunia Islam dan Afrika.

Bisnis tentara bayaran ternyata tidak hanya yang terkait dengan senjata dan mesiu. Di Balkan, bahkan ada tentara bayaran yang terjun ke dalam bisnis perdagangan wanita. Mereka mencari gadis-gadis kampung, bahkan tak jarang menculiknya, lalu menerbangkannya ke berbagai negara untuk dijadikan komoditas kemaksiatan.

Tentara Bayaran di Saudi Arabia

Bukan suatu hal yang aneh jika Kerajaan Saudi Arabia dekat dengan Barat. Awal berdirinya kerajaan Saudi saja sudah dibantu oleh seorang perwira Yahudi-Inggris bernama Lawrence (Lawrence of Arabia). Ketika itu Klan Ibnu Saud melakukan pemberontakan (bughot) terhadap Kekhalifahan Turki Utsmaniyah dan mendirikan sistem kerajaan di wilayahnya, suatu sistem yang tidak disunnahkan oleh Rasul SAW.

Pembangunan sistem militer di Kerajaan Saudi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tentara bayaran Barat (baca: Yahudi). Di tahun 1975, Saudi mengandeng Vinnel Corporation untuk pelatihan sekira 75. 000 personel Saudi Arabian National Guard (SANG), sebuah unit militer Saudi yang berasal dari pejuang suku Badui, Barat juga berperan hal penjagaan ladang-ladang minyak di Arab Saudi. Nilai kontraknya mencapai 77 juta dollar AS.

Belakangan diketahui, Pentagon punya andil besar dalam tender Vinnel di Saudi. Selain kontrak pelatihan di atas, di akhir tahun 1970-an, secara rahasia BAE System diminta oleh Saudi Arabia untuk memasok logistik militer dengan nilai kontrak sebesar 40 miliar dollar poundsterling. Amerika Serikat sendiri mendapat jatah memasok pesawat tempur, heli serbu, dan rudal yang nilainya juga mencapai miliaran dollar.

Tentu hal ini belum cukup, segala logistik tempur tersebut memerlukan ribuan personil untuk merakit, memelihara, dan memberi maintenance kepada personil lokal, maka Saudi juga mendatangkan sekira 50 ribu tenaga asing dengan komposisi 22. 000 dari Inggris dan sisanya, 30. 000 dari AS. Sebagian besar dari mereka adalah mercenaries, atau tentara bayaran.

Lagi-lagi, salah satu PMC Amerika yang mendapat proyek besar di Saudi tersebut adalah Vinnel yang dimiliki Northrop. US News melaporkan, untuk proyek pelatihan dan pembangunan fasilitas militer di Saudi saja, Vinnel mendapat konrak senilai 800 juta dollar AS. Itu di luar jutaan dollar lainnya yang dikucurkan Saudi untuk melengkapi peralatan tentaranya.

Kerajaan Saudi Arabia sangat mempercayai Vinnel. Tidak hanya dalam hardware, Saudi juga menunjuk Vinnel untuk menyusun sofware sistem kemiliterannya, meliputi penyusunan doktrin bagi lima akademi militer Saudi, tujuh lapangan tembak, membenahi sistem kesehatan militer, dan juga melengkapi empat brigade mekanis dan lima brigade infanteri.

Tahun 1980, Vinnel lagi-lagi ditunjuk pihak kerajaan Saudi untuk memodernisir angkatan perangnya. Kali ini Royal Saudi Air Force (RSAF) yang meminta Vinnel untuk menyediakan sistem analis hingga logistik dan peralatan radar dan aeronautikal lainnya.

Tak lama kemudian, PMC yang dimiliki sebuah konsorsium pejabat Gedung Putih dan Pentagon seperti James A. Baker dan Frank Carlucci ini juga ditunjuk oleh Royal Saudi Land Forces (RSLF) untuk pengadaan, pelatihan, dan maintenance tank sejenis Bradley Fighting Vehicle.

Sikap politik klan Ibnu Saud yang amat lengket dengan Barat ini mengundang ketidak-puasan bagi sebagian rakyatnya yang melek politik. Di tahun 2000-an, sebuah gedung tempat petinggi Vinnel bekerja di Saudi Arabia ditabrak sebuah bom mobil hingga hancur berkeping-keping. Lalu pada 12 Mei 203, beberapa pejuang Arab menerobos memasuki tiga buah wisma tempat tentara bayaran tersebut dan meledakkan beberapa buah bom. Korban yang jatuh di kedua belah pihak tidak dicatat. Hanya saja, pemerintah Saudi menahan 20 pejuang yang dikatakan sebagai bagian dari Al-Qaidah.

Keberadaan Vinnel di Saudi juga mencuat tatkala Saddam Hussein mengirimkan amada tanknya ke Kuwait dan nyaris mengancam ladang-ladang minyak di wilayah Saudi. SANG yang dilatih Vinnel Corporation berhasil menghalau pasukan Saddam dan bebaslah ladang-ladang minyak Saudi dari terkaman Irak, walau pada hakikatnya ladang-ladang minyak tersebut sudah lama dikuasai AS.

Yang tidak disadari banyak pemimpin Saudi Arabia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri lainnya yang sangat tergantug pada PMC AS, Vinnel sesungguhnya—seperti banyak PMC AS lainnya—tidak semata-mata bekerja untuk melayani orderan yang tertera hitam di atas putih, melainkan juga memasukkan program-programnya sendiri, antara lain dan ini yang paling sering adalah mencoba alat-alat atau pun senjata baru. Jika hasilnya memuaskan maka senjata-senjata baru itu pun akan mulai diproduksi massal, tapi sebaliknya, jika dinilai kurang memuaskan maka akan disempurnakan. Tak peduli bahwa uji coba itu, tak jarang sudah terlanjur menimbulkan korban. Inilah yang kadang tida terpikirkan.

Kedekatan Kerajaan Saudi Arabia dengan Amerika Serikat (Yahudi) sesungguhnya sangat tidak masuk akal, karena tokoh-tokoh Arab tersebut pasti telah mengetahui bahwa Allah SWT telah dengan tegas melarang umat-Nya untuk menjadikan musuh-musuh Allah SWT sebagai penolong:

“Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen) sebagai penolong, karena sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. ” (QS. Al-Maidah: 51).

Melihat kenyataan di atas, sudah jelas bagi kita, pemimpin-pemimpin Arab ini sesungguhnya pengikut Abu Jahal, bukannya pengikut Muhamad SAW.

Lebih jauh tentang kedekatan Saudi Sarabia dengan AS, dipaparkan dalam buku “Wa’du Kissinger” (DR. Safar Al-Hawali, Mantan Dekan Fakultas Akidah Univesitas Ummul Qura Makkah), yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Belitan Amerika di Tanah Suci, Membongkar Stategi AS Menguasai Timur Tengah” (Jazera, 2005).

Dalam bagian ke lima tulisan ini, akan diulas keberadaan tentara bayaran di Indonesia, Bosnia Herzegovina, dan juga Palestina.
(Rizki Ridyasmara, Eramuslim.com)

(bag.3) Tentara Bayaran AS & Proyeknya di Dunia Islam

Salah satu Privat Military Company (PMC) Amerika yang terkenal adalah Halliburton, di mana Wakil Presiden Dick Cheney, penggagas doktrin Pax Americana, tercatat pernah menjabat sebagai CEO-nya. Menurut Jane’s Defense International Review, Halliburton merupakan PMC kelas dunia yang paling kaya dan dimanjakan pemerintah AS.

Dalam ‘proyek pembangunan kembali Irak’, Halliburton mendapat kucuran dana sebanyak delapan miliar dollar AS dari Gedung Putih. Jelas, penunjukkan langsung Halliburton ini tidak lepas dari peran seorang Dick Cheney.

Dick Cheney sendiri menjadi CEO Halliburton selepas jabatannya sebagai Menteri Pertahanan AS (1989-1993), dengan David Gribbin, Deputinya ketika masih di Pentagon. Keduanya juga diduga kuat berada di balik mega proyek di Balkan senilai 2, 2 miliar dollar AS kepada Kellog Brown & Root, anak perusahaan Halliburton. Kontrak-kontrak yang diterima Halliburton ini tergolong besar karena umumnya nilai kontrak yang diterima PMC-PMC berkisar ‘hanya’ jutaan dollar.

Halliburton pada awalnya bukanlah PMC, melainkan perusahaan jasa pengolahan minyak dan gas bumi yang telah berdiri sejak 1919. Kiprahnya di bisnis kontraktor militer mencuat setelah AS melakukan invasi pertamanya ke Irak (Desert Storm) sekitar tahun 1992. Pentagon menunjuk Halliburton sebagai pihak yang dianggap layak untuk menyiapkan program dukungan bagi keberadaan militer AS di Irak. Proyek pertama hanya berupa penyiapan konsep, bukan dalam bentuk nyata, tapi walau demikian nilai kontraknya sudah sebesar sembilan juta dollar AS.

Usai Perang Dingin yang diawali dengan runtuhnya Uni Soviet, Gedung Putih memangkas jumlah tentaranya dari yang semula 1, 5 juta menjadi hanya setengahnya. Ini merupakan hal yang sangat riskan. Agar hal ini tidak menimbulkan ancaman bagi stabilitas dalam negeri, Gedung Putih menunjuk Halliburton agar membentuk wadah bagi mantan tentara reguler AS yang terkena resionalisasi berupa PMC. Tugas dari pemerintah AS ini dilakukan dengan sangat baik. Sejak itulah Halliburton menjadi rujukan pertama Gedung Putih dalam bidang kontraktor militer.

Walau demikian, bidang usaha PMC yang dilakukan Halliburton sebenarnya bukan hanya dilakukan pasca Perang Dingin saja. Antara tahun 1962 hingga 1972, Halliburton ditunjuk oleh pemerintah AS menangani proyek pembuatan jalan, lapangan terbang, dan pangkalan militer di Vietnam Selatan, dari daerah demiliterisasi hingga ke Delta Sungai Mekong. Nilai kontraknya 10 juta dollar, tergolong besar untuk saat itu. Selain di Vietnam, Haliburton juga mendapat proyek membangun pangkalan militer AS di Deigo Garcia, yang terletak di Samudera Hindia.

Halliburton dan Irak

Seberapa besar keuntungan yang diraih Halliburton dalam proyek ‘pembangunan kembali’ Irak? Menurut Jane’s Defense International Review, Halliburton hanyalah satu dari banyak PMC yang disewa pemerintahan Bush di Irak. Selain Halliburton terdapat Blackwater Security Consulting, Vinnel, Dyncorp, dan sebagainya. Bahkan Dyncorp mendapat total nilai kontrak di Irak sebesar 226, 865 miliar dollar. Hanya saja, Halliburton memang dipercaya sebagai PMC yang paling besar memperoleh keuntungan dari Irak dari banyak segi.

Menurut sumber yang sama, dalam proyek Irak, Haliburton menerjunkan personil sebanyak 24. 000 orang atau tiga perempat dari total jumlah pekerja asing yang ada di Irak. Rata-rata para pekerja Halliburton memperoleh penghasilan sebanyak 100. 000 dollar setahun. Tentu saja, jumlah personel dan jumlah nilai kontrak yang sebenarnya bisa jadi jauh di atas data yang tersedia. Bahkan menurut Jane’s Report, total nilai kontrak Halliburton di Irak dalam setahun mencapai 12, 5 miliar dollar AS.

Blackwater Security Consulting

Jika Halliburton dikenal sebagai PMC termakmur dan paling dekat dengan Gedung Putih, sebenarnya ada satu lagi PMC besar yang juga dekat dengan pemerintahan Bush, bahkan dikenal sebagai PMC yang paling modern, yakni Blackwater Security Consulting.

Muray Horton di dalam bukunya “The Privatisation of War” (2004) menyebut Blackwater sebagai PMC dunia yang paling mutakhir di dalam kelengkapan dan sarananya. Horton memaparkan, “Blackwater merupakan satu-satunya PMC yang memiliki fasilitas paling lengkap, luas, modern, dan mutakhir. Bahkan tentara reguler AS sendiri sering berlatih di fasilitasnya Blackwater yang memiliki luas total 2. 400 hektar are dan diperlengkapi dengan miniatur kota sebagai tempat berlatih perang kota. ”

Blackwater yang didirikan pada tahun 1996 oleh seorang mantan Navy Seal AS memang bukan PMC sembarangan. Dalam merekrut anggotanya, selain mantan tentara reguler AS, Blackwater juga banyak merekrut mantan personil pasukan elit dari banyak negara.

Hingga tahun 2006, menurut data resmi yang dikeluarkan, Blackwater telah menghasilkan 50. 000 personil dengan kualifikasi tentara profesional. Di banding PMC lain yang masih malu-malu mengakui sebagai ‘sarang tentara bayaran’, Blackwater secara terang-terangan berani memperlihatkan hal itu.

Kasus serangan di Falujah Irak akhir Maret 2004 mencuatkan nama Blackwater di Irak. Namun sayang, tidak ada data yang bisa diperoleh tentang berapa nilai kontrak yang disandang PMC ini di Irak maupun Afghanistan.

Afghanistan

Selain Irak, Amerika Serikat sesungguhnya juga punya proyek besar di Afghanistan. Selain proyek ‘pembangunan kembali’ Afghanistan setelah luluh-lantak dihancurkan oleh Amerika, proyek pengamanan terhadap aset Amerika di Bumi Para Mullah ini juga tergolong penting. Salah satu aset AS adalah Hamid Karzai, bonekanya di Afghan.

Guna melindungi Hamid Karzai dari incaran pejuang Thaliban, AS mengerahkan ratusan pasukan koalisi dan juga menyewa jasa tentara bayaran dari Dyncorp. Jumlah personil Dyncorp yang ditugaskan melakukan pengawalan terhadap Karzai konon sampai 300 personil.

Namun belakangan, cara-cara pengamanan terhadap Karzai ala AS ini mendapat protes dari kalangan pemerintahan Afghan sendiri. Rakyat Afghan pun memprotes hal yang sama. Puncak kegeraman rakyat Afghan terhadap tentara bayaran AS adalah ketika markas Dyncorp yang berada di Kabul diledakkan oleh pihak yang tidak diketahui pada Agustus 2004. Peledakan itu menewaskan 14 personil Dyncorp.

Setelah peristiwa itu, Karzai akhirnya mengganti tim pengawalnya. Para pejuang Afghanistan anti Thaliban dengan senapan favoritnya, AK-47, mulai terlihat mengawal Karzai. Tetapi lagi-lagi keterlibatan Dyncorp tidak bisa dipisahkan dar Karzai. Para pejuang Afgan anti Thaliban yang direkrut melakukan pengawalan terhadap Karzai ternyata telah mendapat pelatihan tempur dari Dyncorp.

Sampai dengan akhir 2005, Karzai diberitakan mendapat pengawalan dari sekira 600 pejuang Afghan terlatih, dan dari jumlah itu sekira 25 orang terdiri dari perempuan Afghan sendiri. Setelah melatih pasukan lokal Afghan, personil Dyncorp dikabarkan banyak yang menganggur dan mereka banyak yang kemudian hengkang dari Afghan untuk pindah ke daerah konflik lainnya, walau sebagian dari mereka tetap di Afghan sebagai instruktur tim pengawal Hamid Karzai.

Di Irak, Dyncorp mendapat jatah proyek melatih polisi Irak pasca Saddam. Total nilai proyek untuk pelatihan ini saja mencapai 2 miliar dollar.

Selain di Irak dan Afghanistan, PMC-PMC Amerika juga telah bertebaran di Bosnia-Herzegovina, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, bahkan di Indonesia mereka juga beroperasi. Tulisan selanjutnya akan mengupas peran mereka di negara-negara Islam tersebut. (Rizki Ridyasmara, Eramuslim.com)